KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

I. PENDAHULUAN

A. Lâtar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk dapat mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam Iingkup rumah tangga tersebut.Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas/pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam Iingkungan rumah tangga tersebut.

Terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang marak akhir-akhir ini negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan suatu diskriminasi.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas negara memandang perlu untuk membentuk suatu perangkat hukum yang mengatur mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka dibentuklah suatu peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yakni UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 MENGENAI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA yang bertujuan untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

B. Pengertian dan Lingkup Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Lingkup rumah tangga (Pasal I ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal I ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

Lingkup rumah tangga menurut Pasal I ayat (I) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, anak dan/ atau;

a.   Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri        dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;

b.  Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga selama berada /bekerja) dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, antara lain : (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

b.Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya din, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

c.Kekerasan seksual yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu;

d.Penelantaran rumah tangga;

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam   Rumah Tangga.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana telah disebutkan di atas yakni melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga dijatuhi sanksi atau hukuman sebagaimana di atur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, berupa Pidana penjara yang paling lama berkisar antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan denda paling besar berkisar antara Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Selain pidana penjara dan denda hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a.   Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dan pelaku;

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu (pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

B. Sifat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT mengatur bahwa:

–  Tindak Pidana kekerasan fisk dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteril atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari hari merupakan delik aduan;

–   Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/ kegiatan sehari-hari, merupakan delik aduan;

–  Setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, merupakan delik aduan;

Yang dimaksud dengan Delik aduan adalah, bahwa suatu tindak pidana baru dapat diproses apabila ada pengaduan dan pihak korban ataupun keluarganya, apabila pengaduan tersebut dicabut maka proses hukum terhadap kasus/perkara tersebut selesai dan pengaduan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan Iagi. Sedangkan tindak pidana KORT selain yang diatur dalam pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT merupakan delik umum, yakni suatu tindak pidana akan tetap diproses walaupun tanpa ada Iaporan, dan proses hukum tersebut akan terus berlanjut walaupun pihak korban telah berdamai dengan Terdakwal /Tersangka.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

– Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan suatu diskriminasi;

– Bahwa Negara termasuk Aparat penegak hukum dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan terhadap korban atau saksi, serta penindakan terhadap para pelaku KDRT sesual dengan ketentuan yang berlaku;

B. Saran

– Agar para korban KDRT terutama Iingkup Suami isteri, sebaiknya menempuh jalan damai dan berpikir dengan jernih sebelum melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwajib, karena hal tersebut dapat mangancam kelangsungan dan perkawinan, dan umumnya timbul penyesalan dan pihak pelapor setelah melaporkan kejadian tersebut;

Lampiran:

KETENTUAN PIDANA DALAM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN

2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam Iingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, atau c. penelantaran rumah tangga.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b.  Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial clan/atau Tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi danlatau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipiclana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(3) Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau balangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan bubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 3 00.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau meninggalnya  janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a.  Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dan pelaku;

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.



3 responses to this post.

  1. apa dasra hukumnya

  2. Posted by ShinTa on November 11, 2011 at 3:02 am

    bagaimana Tinjauan Victimologi trhdpKorban KKerasan sek DRT

  3. Dasar hukumnya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: